Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 
 

Senin, 01 July 2013

SUMUT SIAPKAN SANKSI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Medan, 30/6 - Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menyiapkan sejumlah sanksi dalam rancangan peraturan daerah tentang alih fungsi lahan pertanian guna dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Dinas Pertanian Sumut HM Roem di Medan, Minggu, mengatakan, penetapan sanksi itu diperlukan agar pemangku kepentingan tidak mudah mengeluarkan izin pengalihfungsian lahan pertanian.

Selain itu, sanksi tersebut diharapkan dapat membuat berbagai elemen masyarakat tidak mudah mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk aktivitas lain.

Meski menyiapkan sejumlah sanksi, tetapi ia belum bersedia menjelaskan jenis hukuman bagi pemberi izin pengalihfungsian lahan pertanian tersebut.

Penyiapan rancangan peraturan daerah tersebut sesuai amanat dari pemberlakuan UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

UU itu perlu diterjemahkan menjadi peraturan daerah untuk dijadikan payung hukum bagi instansi terkait dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada.

Jika pemilik lahan pertanian tertentu ingin menjual tanahnya, maka pemilik barunya harus memanfaatkan lahan tersebut untuk aktivitas pertanian.

"Intinya, lahan sawah harus untuk sawah," katanya.

Menurut dia, upaya mempertahankan lahan pertanian tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan ketahanan pangan yang telah menjadi isu nasional.

Selama ini, alih fungsi lahan pertanian untuk aktivitas lain cukup mengkhawatirkan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

Karena itu, selain berupaya mempertahankan alih fungsi lahan, pemangku kepentingan pertanian juga menerapkan kebijakan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas.

(Antara)-(Er)


Berita ini sudah dibaca sebanyak 68 kali
----------

5 PERINTAH HARIAN GUBSU

1. Perkokoh iman, jaga etika dan perkuat soliditas korps pegawai negeri sipil;

2. Junjung tinggi empat pilar kebangsaan dan pertahankan netralitas;

3. Cintai pekerjaan, taat prosedur, patuhi hukum dan disiplin waktu;

4. Ramah dan bersahabat dalam melayani masyarakat;

5. Hidup bersahaja, cintai keluarga dan menjadi motivator ditengah masyarakat;
lakip
lakip
pergub pupuk

LINK TERKAIT

polri
indonesia
depdagri
mempan
kemkominfo
bappenas
kpu
lakip
bps
bkkbn
kip
dprdsu

CARI BERITA

 
 

©2003 - 2010 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu. All right reserved. For any comments or questions please contact us