Medan, 12/4 - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara mengagendakan patroli gabungan untuk mencegah dan mengatasi praktik pelanggaran dalam menangkap ikan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut Zonni Waldi di Medan, Selasa, mengatakan patroli gabungan itu akan dilaksanakan setelah APBD 2016 telah dicairkan.

Dengan demikian, pihaknya memiliki anggaran untuk membiayai patroli gabungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah perairan.

Salah satu target dalam patroli gabungan tersebut adalah mencegah aksi pelanggaran dalam menangkap ikan seperti operasional pukat harimau atau "pukat gerandong" yang dikenal nelayan Sumut.

"Pukat gerandong itu tidak ramah lingkungan," katanya.

Sebenarnya, kata dia, operasional pukat harimau dan pukat gerandong tersebut sudah jelas larangan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Pemakaian Pukat Hela.

Karena itu, Diskanla Sumut selalu menyosialisasikan aturan tersebut, termasuk menekankan agar nelayan menggunakan etika dan menyesuaikan kapasitas kapal dalam menangkap ikan.

Kapal yang bertonase di bawah 5 GT (gross tonnage), diperbolehkan melaut di jalur 1 yakni perairan yang berada 4 mil dari garis pantai. Sedangkan untuk ukuran tonase di atas itu harus melaut diatas 4 mil dari garis pantai.

"Jangan lagi mengarah ke pantai karena merusak," katanya.

Pihaknya mengakui jika pengawasan selama ini masih lemah sehingga perlu disiapkan patroli gabungan untuk mencegah dan mengatasi praktik pelanggaran tersebut.

Meski demikian, pihaknya tetap mengharapkan Satker Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bergerak terlebih dulu.

Satker yang berkantor di Belawan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan fungsinya karena memiliki peralatan yang cukup memadai.

"Satker itu melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap nelayan, meliputi Aceh hingga Bangka Belitung, dan mereka memiliki armada dan dana yang cukup," ujar Zonni.

(Antara)-(DT)