Medan, 25/9 - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima audiensi Forum Organisasi Masyarakat Sipil Sumut, Kamis (25/6) siang. Gubernur didampingi Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis, Kabankesbanglinmas Sumut Eddy Sofyan, Kadis Kehutanan Sumut Halen Purba dan Sekretarais Dinas Kominfo Sumut M Ayub. Forum Organisasi Masyarakat Sipil Sumut merupakan gabungan 12 organisasi seperti BAKUMSU, KSPPM, Yayasan Ate Keleng, PDPK, Petrasa, Yayasan Leuser Lestari, Lentera, Bitra Indonesia, YAPIIDI, WALHI Sumut, Pelpem GKPS, Fitra Sumut, di kantor Gubsu lantai X Medan.  

Kedatangan para perwakilan 12 Organisasi ini membawa petisi dengan poin-poin berupa desakan kepada presiden terpilih, Gubernur Sumut, DPRD Sumut, Bupati dan DPRD Kabupaten sesuai dengan tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing. Diantara isi tuntutan itu, adalah segera menyelesikan konflik antara masyarakat adat/ lokal dengan sejumlah perusahaan, relokasi pengungsi Gunung Sinabung dan menyelesaikan konflik agraria di Sumut.

Sebelum menanggapi tuntutan itu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengucapkan terima kasih atas kedatangan Forum Organisasi Masyarakat Sipil Sumut. Gubsu  mengakui audiensi yang dilakukan Forum Organisasi Masyarakat Sipil Sumut sangat membantu penyelesaian beberapa persoalan yang terjadi.

Gubernur Sumatera Utara mengatakan beberapa persoalan yang terjadi itu telah dilakukan upaya untuk menyelesaikannya. Sebagian besar masalah, penyelesaiannya harus melibatkan beberapa pemangku kebijakan. Gubsu mencontohkan relokasi pengungsi Gunung Sinabung. Relokasi pengungsi harus melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Karo, dan juga pemerintah pusat. “Untuk itu kita selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak, agar penyelesaiannya sesegera mungkin dapat diambil” kata Gubsu.

Keterangan Gubsu itu, diperjelas Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis bahwa relokasi pengungsi Gunung Sinabung telah arealnya telah tahun 2002 yang lalu. Waktu itu, ditetapkan lahan seluas 250 hektar dan sudah dilepaskan dari kawasan hutan mejadi HPL.

"Kemarin, kita sudah sepakati dan Gubernur dua hari lalu sudah menyurati PLT Bupati agar memprioritaskan relokasi gunung Sinabung. Jadi dana untuk itu sebenarnya sudah ada sebanyak sekitar Rp29 M di pusat yang menunggu penetapan lokasi itu dimana? Begitu ada lokasinya. Maka dana itu akan mengucur," ujarnya.

Arsyad juga mengataan penetapan lokasi sebenarnya sudah menjadi kewenangan bupati untuk segera menetapkan lokasi itu menjadi lokasi relokasi pengungsi Gunung Sinabung. "Kita juga sudah siap untuk menuntaskan tinggal bagaimana PLT Bupati dan pemkab karo yang menetapkanya secara cepat karena kalau ini terlambat akan tidak cair dari pusat dananya," ujarya.

Gubernur juga mengatakan pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah pusat. Selain itu, Gubernur akan membuka keran sebesar-besarnya agar masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. “Semua elemen, harus punya andil untuk memajukan daerah ini. Kita berterima kasih kepada masyarakat yang mau memberikan masukan kepada pemerintah. Itu sangat membantu kinerja kita” ujar Gubsu.

(Humas Pemprovsu)-(Er)