Medan, 24/9 - Peringatan Hari Agraria Nasional ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dilaksanakan di Lanud Soewondo Medan yang diikuti seluruh pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumut, Rabu (24/9).

Bertindak selaku inspektur upacara Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang dihadiri Kakanwil BPN Provinsi Sumut Muhammad Adi Damawan M Eng, para pejabat eselon III dan IV di lingkup BPN Provsu, unsur-unsur FKPD Sumut.

Upacara dilaksanakan dengan sederhana namun tidak mengurangi kekhidmatan dan esensi peringatan Hari Agraria Nasional ke-54 tahun 2014 ini.

Dalam sambutan Kepala BPN RI yang dibacakan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga semua kita dapat menghadiri peringatan hari ulang tahun Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sekaligus sebagai Hari Agraria Nasional ke-54 yang bertemakan "Satu Yang Tidak Terpisah-pisahkan".

"UUPA lahir dilandasi semangat perjuangan dan semangat kemerdekaan. UUPA merupakan manifestasi perlawanan terhadap nilai-nilai kolonialisme, perlawanan terhadap pengambilan tanah rakyat secara semena-mena, pengingkaran hak-hak masyarakat hukum adat, kepincangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemamfaatan tanah serta terhadap diskriminasi perlakukan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, dengan berlakunya UUPA maka peraturan mengenai tanah dan sumber daya alam lainya yang dalam buku II kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.

"UUPA dilandasi nilai-nilai luhur rakyat Indonesia gotong royong dan semangat persatuan serta kehendak untuk mewujudkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Masih dalam sambutan Kepala BPN, Gubsu juga menyampaikan bahwa telah banyak yang BPN RI lakukan untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA. Juga hambatan-hambatan untuk mewujudkan tanah bagi kesejahteran rakyat telah banyak diatasi seperti reformasi birokrasi yang telah dilakukan sehingga perubahan kelembagaan menjadi organisasi yang ramping namun kaya fungsi.

Dari aspek sumber daya manusia aparatur telah dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparat BPN RI yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral dan mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Dari 85,8 juta bidang tanah, yang belum terdaftar lebih kurang 41,2 juta bidang tanah. Kemampuan sumber daya manausis BPN RI dalam melaksanakan pendaftaran tanah lebih kurang 2 juta bidang tanah pertahun sehingga untuk penyelesaian bidang tanah di Indonesia memerlukan waktu selama 20 tahun,

Selain itu, hal krusial lain adalah penyelesaian segketa pertanahan. Sejak tahun 2012 terdapat lebih kurang 10.000 kasus dan di tahun 2014 ini tersisa lebih kurang 1.900 kasus termasuk sengketa yang berpotensi konflik strategis dan berpotensi mempunyai dampak luas.

"Dalam rangka penanganan sengketa yang berpotensi konflik startegis ini telah dibentuk tim 11, tim 14 dan tim 8 dan tim-tim ini sampai tahun 2014 dapat menyelesaikan 184 kasus yang berpotensi menimbukkan konflik pertanahan," katanya.

BPN RI, lanjutnya terus berbenah diri melalui inovasi-inovasi pelayanan pertanahan, termasuk pelayanan satu hari (One Day Service) telah dilaksanakan di semua kantor pertanahan juga pelayananan akhir pekan (Weekend Service), Quick Wins, SMS 2409, pelayanan hari sabtu (weekend Service) pelayanan malam hari (Evening Ervice) Lantum (layanan 7 menit) Layanmas (layanan anggota masyarakat yang menyangkut rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota) Intan (informasi interaktif pertanahan melalui Short Message Service) dan lainya.

"Saya berharap kedepannya akan banyak lagi inovasi inovasi lain sehingga akan dapat memaksimalkan pelayanan pertanahan," harapnya.

Diakhir sambutanya, Gubsu juga menyampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada BPN RI, segenap jajaran BPN RI baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia perlu bekerjasama bahu menbahu dengan dilandasi semangat pengabdian, keikhlasan dan persatuan.

"Kita tak boleh terkotak-kotak dibatasi ruang tugas dan fungsi masing-masing karena kita adalah satu dan tak terpisah-pisahkan untuk mewujudkan cita-cita BPN RI memberikan pelayanan secara cepat, murah, sederhana, pasti dan anti korupsi, kolusi nepotisme serta pro rakyat, pro job, pro poor, pro environment untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.

Seusai pelaksanaan upacara, Gubsu menyematkan lencana karya satya kepada sejumlah pegawai BPN tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Gubsu juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah secara simbolis kepada 50 perwakilan masyarakat, Instansi pemerintah.

Kakanwil BPN Provinsi Sumut Muhammad Adi Damawan M Eng menyampaikan pelaksanaan program strategis pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut dari Januari hingga 24 September 2014 dari target 58.500 yang terealisasi adalah 20.396 sertifikat.

"Ini bukan masalah keterlambatan tapi karena sebagian wilayah kita di Sumut ini adalah tanah adat sehingga prosesnya tidak serta merta setelah diukur lapangan dapat selesai. Tapi setelah itu harus diumumkan sebagai azas publisitas selama lama dua bulan," ujarnya.

Jadi, produknya akan keluar secara beruntun di akhir-akhir tahun 2014. Karena sebagian tanah adat dan setelah dua bulan tidak ada sanggahan langsung kita buat sertifikatnya.

(Humas Pemprovsu)-(Er)