Medan, 30/4 - Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan perguran tinggi harus segera mereformasi diri untuk menghadapi berbagai tantangan dalam skala lokal, nasional maupun global. “Bagaimana mungkin lulusan perguruan tinggi bisa berkompetensi bila penyelenggaraan pendidikan tinggi kita tertinggal,” ujarnya saat membuka Workshop Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Inovasi oleh Perguruan Tingi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean yang diselenggarakan Kampus Universitas HKBP Nomensen (UHN) Sabtu (30/4).

Hadir dalam kesempatan itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menjadi pembicara utama, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Nias, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemekumham Ahmad Ramli, Rektor UHN Sabam Malau dan Ketua Ikatan Alumni UHN Tongariodjo Angkasa Ginting.

Erry mengatakan menurut World Economic Forum, indeks inovasi Inovasi Pendidikan Tinggi Indonesia pada tahun 2015 adalah 4,0 atau berada di peringkat 60 dunia. Indeks tersebut menunjukan bahwa masih banyak inovasi dan teknologi yang perlu kita hasilkan untuk memecahkan berbagai maslaah kehidupan bangsa.

Dilanjutkannya, globalisasi juga meningkatkan kompetisi. Saat ini Indeks Daya Saing Indonesia yang diukur dari indikator “Higher Eduation and Training menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2015 Indonesia menduduki peringkat 60 dengan indeks daya saing 4,5. “Artinya, ada lebih banyak negara lain yang mencapai indeks daya saing lebih baik dari Indonesia, sehingga peringkat kita menurun,” ujarnya.

Hal ini menurut Erry tidak boleh kita biarkan begitu saja. “Dalam situasi persaingan, kita tidak bisa menjalankan pendidikan tinggi dengan cara dan kualitas yang sama. Karena kualitas yang kita capai di hari kemarin, sangat berbeda dengan kualitas yang harus dicapai pada hari esok.

Di sisi lain, globalisasi serta MEA juga membuka jalan bagi kerjasama pendidikan, riset dan pengembangan teknologi,” jelas Erry.

Proses reformasi pendidikan menurut Plt Gubsu membutuhkan kerjasama dari  banyak pihak. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.438 dengan mahasiswa berjumlah lebih dari 7 juta dan dosen sekira 300.000. Untuk menjalankan reformasi perlu kerjasama antar institusi pendidikan, riset, industry, swasta, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna LAoly membawakan makalah peningkatan daya saing bangsa melalui inovasi oleh perguruan tinggi dalam rangka MEA. Menurutnya MEA selain melahirkan tantagan juga memunculkan peluang. Di bidang Paten diakui masih besarnya dominasi asing di Indonesia terkait pemanfaatan teknologi dalam perdagangan nasional.

Kekayaan Intelektual komunal perlu didukung oleh kemmampuan intelektual yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, salah satunya potensi utuk produk-produk indikasi geografis. Hal ini menurutnya dapat digabungkan dengan potensi wisata yang ada, salahsatunya produk kopi khas Sidikalang atau Simalungun dengan obyek wisata Danau Toba.

Dalam kesempatan itu Yasonna mengajak semua potensi bangsa khususnya perguruan tinggi berlomba-lomba melahirkan karya-karya kreatif yang bermanfaat. “Bukan saja manfaat ekonomis bagi penciptanya, akan tetapi yang lebih penting adalah manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Dia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap karya-karya intelektual dengan tidak melakukan tindakan melanggar hokum seperti memalsukan atau membajak karya orang lain.

Plt Gubsu dan Menteri Hukum dan HAM kemudian berkesempatan menyaksikan penandatanganan MoU antara UHN dengan Kabupaten Humbahas, Tobasa dan Nias serta Kememterian Hukum dan HAM.

(Humas Pemprovsu)-(Ernes)