Artikel

16JUL2014

Presiden Minta Pemerintah Daerah Mendukung Koperasi

Medan, 15/7 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah mendukung, membina dan memajukan koperasi agar kemakmuran dinikmati semua kalangan.

"Harus pro koperasi dan UKM, jangan hanya berorientasi pada pengusaha besar," katanya di acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-67 di Lapangan Benteng Medan, Selasa.

Dia menegaskan, jangan sampai kemakmuran dan pengambil keputusan hanya untuk kepentingan kapitalis, tetapi harus di semua kalangan termasuk UKM dan koperasi.

"Kita tidak ingin kesenjangan melebar. Kalau makmur dan sejahtera, jangan sendiri-sendiri tetapi bersama- sama," katanya.

Presiden menyebutkan, perekonomian Indonesia yang tahun ini masuk dalam 10 besar dari sebelumnya di 20 besar dunia sangat membanggakan dan bagus.

"Itu (perekonomian) bagus, asal jangan sampai perekonomian itu dirasakan kelas tertentu," katanya.

Untuk bisa dirasakan semua, maka gubernur dan bupati/walikota harus membantu, membina dan mendorong Koperasi dan UKM.

"Kemajuan koperasi menjadi tanggung jawab pemda masing-masing. Era globalisasi, bukan berarti koperasi tidak lagi relevan dan ketinggalan karena dengan usaha itu, kemakmuran dan kesejahteraan bisa dirasakan seluruh rakyat," ujar Presiden.

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, Pemerintah Provinsi menyadari potensi koperasi yang harus ditumbuh kembangkan baik dari jumlah koperasinya, keanggotaan dan kualitasnya sehingga mampu berdaya saing dengan daerah lain dan internasional.

"Koperasi dan UMKM jadi handalan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Perekonomian Sumut sendiri cukup berkembang bagus dan menjadi tujuan investasi.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil, H. Syarief Hasan, mengakui masih banyak koperasi di Indonesia yang tidak aktif sehingga perlu direvitalisasi dan dilakukan pengawasan sehingga tidak menyalahkan fungsi koperasi.

"Tetapi di sisi lain peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi sudah sangat terlihat membawa dampak positif terhadap penurunan kemiskinan," katanya.

Di tahun 2013, koperasi Indonesia telah diakui sebagai koperasi berskala internasional.

"Itu semua hanya terjadi pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

 

(Antara)-(DT)