Medan, 30/12 - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi berharap kepada anggota dewan perwakilan daerah (DPD) asal Sumatera Utara untuk serius memperjuangkan kepentingan Sumatera Utara khususnya dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Dengan dukungan dari DPD, percepatan dua bidang itu akan cepat terealisasi.

"Kita berharap, anggota DPD asal Sumatera Utara bisa melakukan loby politik dan mengawal program-program pembangunan ke provinsi ini. Sudah cukup lama kita tertinggal dan kini saatnya kita lakukan percepatan, dalam hal ini semua pihak harus bersinergi, termasuk senator asal Sumut," kata Gubernur saat menghadiri Malam Silaturahmi dan Haflah Al Quran yang digelar Anggota DPD RI asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara di kediamannya, Jalan Garu II Medan Amplas, Selasa (30/12) malam.

Dalam kesempatan itu, Gubernur turut menyampaikan beberapa kemajuan bidang infratsruktur yang akan terealisasi di 2015 di antaranya pembangunan jalan tol Medan-Binjai yang pembangunannya akan bekerjasama dengan PTPN II, Maret, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan ground breaking pembangunan tol tersebut.

Selain itu pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu juga sudah mengalami kemajuan. Diharapkan pembangunannya selesai di 2015. Pembangunan infrastruktur, merupakan agenda percepatan yang saat ini sedang dipacu, kata Gubernur. Sehingga ia berharap ke depan, anggota DPD bisa ikut mendorong pembangunan melalui regulasi dan program-program dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sumut, Dedi Iskandar Batubara menyampaikan sudah menjadi kewajiban anggota DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerah asal pemilihannya. Akan tetapi, dirinya menilai goal dari kepentingan apa yang diharapkan oleh pemerintah saat ini perlu dibuat road map-nya agar terarah. Jangan sampai kepentingan yang diperjuangkan tidak satu komando satu tujuan.

"Gubernur, selaku kepala daerah, kiranya bisa mengundang semua anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Utara untuk membicarakan kepentingan Sumatera Utara. Kalau mau serius itu yang harus dulu dilakukan, sehingga ada arahan, ada pedoman agenda kepentingan mana yang perlu diperjuangkan dan disegerakan untuk rakyat Sumatera Utara ini," katanya.

Menururutnya, hal itu sejauh ini belum dilakukan. Tidak ada dialog khusus yang benar-benar mendudukkan semua pihak (Pemerintah, DPD dan DPR) untuk bermusyawarah demi kepentingan bersama, masyarakat Sumatera Utara. DPD dan DPR sifatnya hanya mendorong, persoalan teknis tentu ada di pemerintahan. Ketiganya perlu bersinergi, mendiskusikan apa yang perlu didorong, poin-poin pembangunan mana yang perlu disegerakan dan program apa yang dibutuhkan. "Kesamaan visi itu yang saat ini belum terbangun," ujarnya.

Mengenai kegiatan silaturahmi dan Haflah Al-Quran ini sendiri, jelas Dedi, merupakan bagian dari kegiatan resesnya. Dan menurutnya penting untuk mengembalikan kewajiban dan budaya membaca Al-Quran di kalangan masyarakat. Sekaligus sebagai introspeksi akhir tahun dan doa bersama bagi korban musibah yang baru-baru ini melanda Indonesia dari mulai longsor, banjir dan yang terbaru jatuhnya pesawat Air Asia. Sejumlah tokoh agama dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota terlihat hadir dalam kegiatan yang dihadiri ratusan masyarakat itu.  

(Humas Pemprovsu)-(Er)