No.

Perangkat Daerah

Bidang Tugas

1.

Badan Kepegawaian Daerah

Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM, Mutasi dan Pensiun, Informasi dan Data Kepegawaian serta Korp Pegawai Negeri Sipil

2.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat

 3.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kerjasama, Pengendalian  dan Evaluasi, Pusat Data dan Informasi BPBD serta Pusat Pengendalian Operasional BPBD

 4.

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi

 5.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Aset serta Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

 6.

Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok, Restribusi dan Pendapatan  Lainnya, Samsat, Pusat Informasi Pendapatan serta Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak

 7.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Pengembangan Kompetensi Manajerial

 8.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Kewilayahan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Aplikasi Informasi Geospasial

 9.

Badan Penghubung Daerah Provinsi

Hubungan antar Lembaga dan Kemitraan, Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat serta Fasilitasi Program , Informasi dan Promosi

 10.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pemerintahan terdiri dari Administrasi Pemerintahan dan Fasislitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum, Tata Usaha; Otonomi Daerah terdir dari Administrasi Kepala Daerah dan DRPD, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan , Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; Kerjasama terdiri dari Kerjasama Antar Pemerintah , Kerjasama Badan Usaha/ Swasta, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

 11.

Biro Kesejahteraan Rakyat

Bina Mental Spiritual terdiri dari Tata Usaha, Sarana dan Prasarana Spiritual, Kelembagaan Bina Spiritual; Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri dari Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I , Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II , Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III; Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri dari Kesehatan , Bagian Sosial , Pendidikan.

12.

Biro Hukum

Peraturan Perundang-undangan Provinsi terdiri dari Penyusunan Produk Hukum Pengaturan , Penyusunan Produk Hukum Penetapan , Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya; Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota terdiri dari Produk Hukum Daerah Wilayah I , Produk Hukum Daerah Wilayah II , Produk Hukum Daerah Wilayah III; Bantuan Hukum terdiri dari Tata Usaha, Litigasi, Non Litigasi dan HAM.

13.

Biro Perekonomian

Kebijakan Perekonomian terdiri dari Analisis Ekonomi Makro , Analisis Ekonomi Mikro , Tata Usaha; Sumber Daya Alam terdiri dari SDA Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup , SDA Energi dan Air; BUMD dan BLUD terdiri dari BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum Limbah dan Sanitasi , Badan Layanan Umum Daerah

14.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa , Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa , Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi, Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa; Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa , Pendampingan Konsultasi Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

15.

Biro Administasi Pembangunan

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Terdiri dari Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, Tata Usaha; Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah terdiri dari Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Terdiri dari Analisis Capaian Kerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah , Kebijakan Pembangunan Daerah.

16.

Biro Organisasi

Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri dari Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota, Analisi Jabatan; Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdir dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Budaya Kerja ; Tatalaksana terdiri dari Tata Usaha, Tatalaksana Pemerintahan , Pelayanan Publik.

17.

Biro Umum

Rumah Tangga terdiri dari Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur, Urusan Dalam ; Administrasi Keuangan dan Aset terdiri dari Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah , Akuntansi dan Penatausahaan Aset, Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah ; Tata Usaha terdiri dari Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, Pengelolaan Kendaraan , Persuratan Arsip.

18.

Biro Administrasi Pimpinan

Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah terdiri dari Perencanaan dan Pelaporan , Kepegawaian , Tata Usaha; Materi dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, Dokumentasi Pimpinan; Protokol terdiri dari Acara, Tamu, Hubungan Keprotokolan.

19.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bina Konstruksi, UPT Peralatan, UPT Pengujian  dan Pengendalian Mutu, UPT Bina Marga dan Konstruksi Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Tanjung Balai, Dolok Sanggul, Padang Sidempuan, Kotanopan, Sidikalang, Kabanjahe, Rantau Parapat, Sibolga, Gunung Tua, Tarutung, Gunung Sitoli

20.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Mineral dan Batubara; Geologi dan Air Tanah; Energi; Ketenagalistrikan; UPT ESDM Wilayah I, II, III, IV,.

 21.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Sejarah dan Kepurbakalaan; Pemasaran Pariwisata; Objek dan Usaha  Pariwisata; UPT Taman Budaya; UPT Museum Negeri Provsu.

 22.

Dinas Kehutanan

Penatagunaan Hutan; Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pengusahaan Hutan; Perlindungan Hutan; UPT Pengelolaan  Hutan Wilayah III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

 23.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Perikanan Tangkap; Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPT  Pembinaan Penangkapan Ikan, UPT Budidaya Ikan Kerasaan, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello, UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan.

 24.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Pengelolaan Administrasi Penduduk; Pemanfaatan Data dan Inovasi.

 25.

Dinas Kesehatan

Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, UPT RS Khusus Mata, UPT RS Khusus Paru, UPT RS Kusta Lau Simomo, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pelatihan Kesehatan, UPT Pelayanan Ambulans, UPT RS Indrapura.

 26.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Ketersediaan dan Distribusi Pangan; Konsumsi dan Keamanan Pangan; Kesehatan Hewan; Peternakan; UPT Kompetensi Keamanan Pangan, UPT Inseminasi Buatan, UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan.

27.

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan Informasi Publik, Pengelola Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan E-Government

28.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan Koperasi; Pengawasan dan Pemeriksaan; Pemberdayaan Usaha Kecil ; UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM; UPT Pusat Promosi Usaha Kecil

29.

Dinas Lingkungan Hidup

Tata Lingkungan; Pengelolaan, Limbah Berbahaya dan Beracun, Persampahan; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, UPT Pengelolaan Sampah, UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli

30.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintahan Desa; Kelembagaan Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pembangunan Kawasan Pedesaan, UPT Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

31.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

32.

Dinas Pemuda dan Olahraga

Layanan Kepemudaan; Peningkatan Prestasi Olahraga; Pembudayaan Olahraga; Sarana Prasarana dan Kemitraan; UPT Sekolah Kebakatan Olahraga; UPT Pengelola Kawasan Pusat  Olahraga.

33.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Perencanaan dan Pengembangan; Promosi; Pengawasan dan Pengendalian; Pelayanan Perijinan SDA; Pelayanan Perijinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial.

34.

Dinas Pendidikan

Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Pembinaan dan Ketenagaan.

35.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana; Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pengendalian Penduduk.

36.

Dinas Perhubungan

Lalu Lintas Jalan; Angkutan Jalan; Pelayaran; Perkeretaapian; UPT Pengawas dan Pengendalian Medan, Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Kabanjahe, Kisaran, Siantar, Tarutung, Sibolga, Sidempuan, Gunung Sitoli; UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan.

37.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka; Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan; Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Luar Negeri; UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, Siantar, Kisaran, Sibolga; UPT Pengujian  dan Sertifikasi Mutu Barang Medan; UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Medan.

38.

Dinas Perkebunan

Prasarana dan Sarana; Produksi dan Pengembangan; Pengolahan dan Pemasaran; Perlindungan dan Penataan Sumber Daya; UPT Perbenihan; UPT Pengolahan Lahan; UPT Proteksi Tanaman.

39.

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Layanan Perpustakaan dan Teknologi  Informasi; Pembinaan SDM dan Kelembagaan; Pengolahan Bahan Pustaka dan Deposit Daerah; Arsip.

40.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah Umum, Rumah Swadaya, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

41.

Dinas Sosial

Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai, UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau Prapat, UPT Pelayanan Sosial Tunarunggu Wicara dan Lanjut Usia Siantar, UPT Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong, UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Sei Buluh Serdang Bedagai, UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidempuan, UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori, UPT Pelayanan Sosial Anak Sidikalang-Kabanjahe, UPT Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi

42.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pengembangan Jaringan Sumber Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jaringan Pemanfaatan Air, UPT  SDA Wampu Besitang, UPT SDA Lau Renun-Lau Biang, UPT SDA Belawan-Padang, UPT SDA Bah Bolon, UPT SDA Asahan Danau Toba, UPT SDA Kuala-Barumun, UPT SDA  Batang Angkola, UPT SDA Batang Gadis-Batang-Natal, UPT SDA Sibundong-Batangtoru, UPT SDA Nias, UPT Cipta Karya Lubuk Pakam, UPT Cipta Karya Rantau Prapat, UPT Cipta Karya Pematang Siantar, UPT Cipta Karya Sibolga, UPT Cipta Karya Padang Sidempuan, UPT Cipta Karya Kabanjahe, UPT Cipta Karya Gunung Sitoli.

43.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sarana dan Prasarana; Tanaman Pangan; Hortikultura; Penyuluhan; UPT Benih Induk Hortikultura; UPT Pengawasan  Sertifikasi Benih; UPT Benih Induk Aneka Tanaman; UPT Benih Induk Padi Murni; UPT Benih Induk Palawija; UPT Mekanisasi Pertanian; UPT Perlindungan; UPT Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian; UPT Brigade  Alat Mesin Pertanian.

44.

Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan dan Penempatan Kerja, Hubungan Industrial, Perlindungan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, UPT Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah, UPT Pelatihan Transmigrasi, UPT Tenaga Kerja.

45.

Inspektorat

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

46.

Sekretariat DPRD

47.

Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat