Medan, 6/10 - Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan meminta berbagai pihak untuk mempercepat implementasi proyek Badan Otorita Danau Toba di kawasan Sibisa. Diharapkan dalam tahun ini, masalah penggunaan lahan 605 ha yang akan dikelola Badan Otorita dapat segera dituntaskan.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BPODT) dengan agenda pembahasan perkembangan pengelolaan KSN Danau Toba di kantor Badan Otorita Danau Toba, Jumat (6/10).
Turut hadir dalam kesempatan itu, Gubsu, Tengku Erry Nuradi, Wagubsu, Nurhajizah Marpaung, Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Arie Prasetyo dan sejumlah unsur SKPD di jajaran Provsu.
“Jadi nanti masalah penggunaan lahan 605 ha itu tahun ini kita harapkan dapat selesai terutama terkait dengan proses Amdalnya. Ini harus kita percepat. Saat ini sudah ada lima investor dari Singapura, Tiongkok, Jepang dan Korea yang bersedia membangun hotel, convention centre dan golf disana,” ujar Luhut.
Lebih lanjut dikatakan Luhut, dari 605 ha itu, maka yang akan digunakan 50 persennya atau sekitar 300 ha, selebihnya akan digunakan sebagai hutan.”Untuk lahan kebun bunga hingga saat ini masih dalam proses, dan kita harapkan awal tahun depan juga harus sudah selesai, lokasinya juga kita harapkan tidak jauh dari airport,” katanya.
Sementara untuk infrastruktur pendukung kawasan otorita Danau Toba, Luhut mengatakan tanggal 10 Oktober mendatang, direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan jalan tol Medan-Tebing Tinggi, begitu juga bandara Silangit akan mulai dioperasionalkan tanggal 28 Oktober sebagai bandara Internasional. Termasuk jalan akses masuk ke kawasan otorita sepanjang 60 Km juga akan dibangun.
“Setelah jalan tol Medan-Tebing Tinggi nanti akan kita lanjutkan hingga ke Parapat, begitu juga jalur kereta api juga kita harapkan dapat dibangun hingga Parapat,” terang Luhut sembari mengharapkan agar seluruh stakeholder di Sumut dapat kompak sehingga berbagai proses dapat dijalankan dengan cepat.
Sementara disinggung soal keramba jaring apung (KJA) yang hingga saat ini masih belum menemukan solusi, Luhut mengatakan saat ini pihakanya masih menunggu hasil kajian KJA Danau Toba yang sedang dilakukan oleh World Bank. “Jadi sekarang kita masih menunggu hasil kajiannya dari world bank, sehingga nanti kita akan tahu berapa banyak jumlah keramba di sana, berapa keramba yang dibolehkan hingga di lokasi-lokasi mana saja yang dibolehkan. Hal ini sangat penting karena ini terkait degan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” jelas Luhut.
Gubsu, Tengku Erry Nuradi mengatakan, dari hasil rapat tersebut sudah banyak mengalami kemajuan seperti proses administrasi, proses Amdal dan pembahasan kawasan lainnya. “Jadi sesuai keinginan kita, kawasan otorita Danau Toba itu seluas 605 ha, namun yang mendapatkan rekomendasi hanya 386 ha, selebihnya tetap menjadi hutan lindung. Begitu pun, ini sebenarnya sudah lebih luas dari Nusa Dua Bali yang hanya 260 ha,” ujar Erry.
Lebih lanjut dikatakan Erry, terkait usulan Bupati Taput untuk lahan taman bunga seluas 254 ha yang diberikan rekomendasi hanya 81 ha, sebab yang lainnya lahannya masih berada di hutan lindung. Begitu juga untuk lahan taman bunga di Humbang Hasundutan seluas 1.564 ha yang disetujui 533 ha. “Jadi kalau kita lihat luas lahan untuk otorita Danau Toba ini ada sekitar 1.000 an ha,” jelas Erry.
Oleh karena itu, lanjut Erry saat ini yang dipercepat adalah proses administrasi terkait amdal dan lainnya. “Untuk proses Amdal Sibisa ditargetkan akan selesai akhir Oktober ini, selanjutnya proses administrasi tahapan pembangunan dan investor sudah bisa membangun daerah tersebut sesuai dengan master plannya,” terangnya.
(Humas Provsu)-(Riva)
