by
Medan, 16/11 - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan masyarakat masih tetap bisa menggunakan kartu pelayanan kesehatan yang lama seperti Jamkesmas sebelum menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diprogramkan Presiden Joko Widodo.
"Kartu lama tetap bisa digunakan karena dewasa ini KPS sedang dalam proses perampungan untuk dibagikan. Tidak ada alasan pihak rumah sakit menolak pasien yang kartu barunya belum ada," katanya di Medan, Minggu sore.
Dia mengatakan hal itu dalam dialog dengan masyarakat saat memberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada tiga keluarga di Jalan Tangku II Medan Tembung.
Menteri juga menegaskan seyogianya penerima PKH memiliki KPS, namun diakui di lapangan masih banyak yang ditemui belum mempunyai kartu jaminan sosial itu.
"Oleh karena itu, dengan turun ke lapangan seperti ini, Pemerintah bisa tahu permasalahan dan dicari solusinya," katanya.
Apalagi, kata dia, di masa Presiden Jokowi, kriteria kemiskinan diubah, bukan lagi berdasarkan status miskin dan sangat miskin, tetapi yang memiliki status sosial dibawah 40 persen dan golongan itu berhak mendapatkan perlindungan sosial dari Pemerintah.
KPS, ujar Mensos, diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 5- 6 persen sampai tahun 2019.
KPS yang dikenal dengan kartu "sakti" Jokowi, nantinya akan melayani Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Memang kartu itu belum tersalurkan semua. Namun untuk data sementara jumlah penerima ada sebanyak 86,4 juta," katanya.
Warga yang dikunjungi Mensos, Zuraini (35) mengaku sudah menerima bantuan PKH sejak 2008. Dengan empat orang anak, Zuraini dan keluarga mendapatkan sekitar Rp 750 ribu yang dikirimkan tiga kali setiap tahunnya.
Namun meski sudah lama terdaftar sebagai warga PKH, namun dia mengaku belum mendapatkan KPS sehingga saat sakit harus mengeluarkan dana sendiri.
"Saya lega kalau nanti bisa berobat gratis," kata Zuraini yang bekerja sebagai pembantu pencuci pakaian.
(Antara)-(DT)