Medan, 28/9 -  Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH menyambut baik, Medan Sumatera Utara dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Konfrensi Nasional Pemulihan Kekerasan Perempuan pada 26-28 Oktober 2015.

Hal itu disampaikan Sekda Provsu didampingi Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Drg. Iis Faizah Hanum, M.Kes, saat menerima audiensi panitia pelaksana Konfrensi di ruang kerjanya, Senin (28/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut koordinator panitia Konferensi yaitu Indriyati Suparno yang juga menjabat Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Koordinator Forum Pengada Layanan (FPL) Wilayah Barat Yefri Heriani, Redima dari Aliansi Sumut Bersatu, Sierly Anita dari LBH APIK dan Detti Arttsanti dari Komnas Perempuan.

Konfrensi membahas penanganan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan ini dilaksanakan kerjasama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Universitas Sumatera Utara dan Pemprov Sumut.

Sekda Provsu Hasban Ritonga menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki kepedulian pada penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dimana salah satu Nawacita pemerintahan Jokowi-JK butir ke empat menyebutkan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan diantaranya adalah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penguatan tindaklanjut penanganan kekerasan tergadap perempuan dan kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Oleh karenanya, hal itu menuurut Sekda akan menjadi tanggungjawab bersama baik pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkannya.

Harapan Sekda Konferensi dapat memberikan masukan dan rekomedasi untuk kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk pemulihannya. Menurutnya Sumut termasuk daerah yang rawan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kita, kata Hasban, sempat dikejutkan pada peristiwa kekerasan terhadap yang menggemparkan di Sumut yang ikut mengambil korban jiwa.

Indriyati Suparno menjelaskan Konferensi ini akan dihadiri 200 peserta dari 33 Provinsi yang terdiri atas pemerintah, NGO dan organisasi masyarakat/agama. Konferensi yang direncanakan dibuka Gubernur Sumut ini akan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Prof. DR. Yohana Susana Yembise sebagai salah satu pembicara.

Data kekerasan yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan melalui catatan tahun 2014 tercatat sebanyak 293.220 kasus kekerasan menimpa perempuan di berbagai penjuru tanah air. Data ini bersumber dari kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga/ institusi pengada layanan. sehingga diyakini data ini hanya puncak dari gunung es, yang artinya masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan.

Menurut Indiryati selama ini penanganan korban kekerasan terhadap perempuan hanya fokus pada penanganan terkait penindakan hukum, dan abai pada proses pemulihan. Pemulihan adalah proses mengembalikan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat agar setelah peristiwa traumatis terjadi dapat secara kolektif menjadi kuat, berfungsi optimal dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah.

Berangkat dari situasi semakin banyaknyakorban belum mendapatkan haknya atas pemulihan, dibutuhkan sebuah proses untuk melihat kembali mekanisme, tata kelola, metode pemulihan yang selama ini sudah berjalan agar proses ini berdampak pada kehidupan korban.

(Humas Pemprovsu)-(Ernes)