Medan, 19/11 - Pembangunan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat. Untuk itu, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sangat penting diterapkan oleh organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina pada pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) PPRG bagi OPD Pemprov Sumut, di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Senin (18/11) malam.

Perencanaan dan penganggaran harus bernuansa gender. “Anggaran responsif gender bertujuan melahirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat yang terpinggirkan. Sehingga pada akhirnya hal tersebut menjadi solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati semua lapisan masyarakat secara adil,” kata Sabrina.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berubah menjadi lebih berpihak kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, katanya, adalah salah satu indikator keberhasilan advokasi anggaran responsif gender. Serta mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda antara berbagai kelompok masyarakat.

“Pada prinsipnya, pembangunan diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Maka program dan besaran anggaran, dialokasikan secara adil untuk berbagai kelompok masyarakat,” kata Sekdaprov.

Jadi pengarusutamaan gender (PUG) pada perencanaan pembangunan adalah pemenuhan hak semua orang. Namun perencanaan dan penganggaran responsif gender haruslah memperhatikan fisik dan budaya pada laki-laki maupun perempuan. Sehingga program yang akan dianggarkan menjadi efisien, efektif dan tepat sasaran.

“Misalnya dengan program stunting, maka yang menjadi sasaran programnya adalah perempuan,” ucap Sabrina.

Pengarusutamaan gender adalah strategi pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan dan laki-laki. Terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pembangunan.

“Baik itu dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, strategi pengarusutamaan gender memberikan jaminan agar pembangunan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumut Nurlela menyampaikan, melalui kegiatan bimtek tersebut diharapkan penganggaran di OPD Pemprov Sumut yang responsif gender dapat terwujud. Namun PPRG bukanlah pemihakan pada 1 gender.

“Penganggaran responsif gender ini bukanlah pemihakan pada laki-laki dan perempuan, namun penyesuaian pada gender yang lebih membutuhkan,” katanya, usai pembukaan Bimtek yang diikuti peserta dari berbagai OPD Pemprov Sumut tersebut.**

(Humas Provsu)-(Riva)