Artikel

05SEP2014

Sekdaprovsu Buka Sosialisasi Pelayanan Rujukan

Medan, 4/9 - Pengaturan sistem rujukan pelayanan kesehatan dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan rujukan yang lebih cepat, tepat, murah dan aman. "Sistem rujukan berjenjang ini diharapkan sesuai standar, sehingga pelayanan kesehatan khususnya penanganan kasus-kasus gawat darurat bisa ditangani dengan baik dan selamat," ujar Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM dalam sambutannya pada acara sosialisasi pelayanan rujukan, sistem pembayaran, serta formularium Nasional kepada Fasilitas Kesehatan Tinggkat Lanjutan Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kamis (4/9) di Hotel Arya Duta Medan.

Hal ini, lanjut Sekdaprovsu dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945. "Perlu lebih ditingkatkan pelayanan rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan kesehatan secara terpadu," sebut Sekdaprovsu pada acara yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provsu, dr RR Siti Hatatu Sujantini, para narasumber dan para Direktur RS Provider BPJS Kesehatan se-Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah penduduk Sumatera Utara yang saat ini sebesar 13 Juta jiwa yang tersebar di 33 kabupaten kota menurut Sekdaprovsu merupakan tantangan bagi pemerintah provinsi Sumatera Utara agar sistem rujukan dapat berjalan dengan baik. "Efisiensi pelayanan kesehatan tentu tidak terlepas dari kesiapan dan kemampuan sumber daya dibidang kesehatan seperti tenaga, peralatan, serta fasilitas pelayan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara optimal," ujar Sekdaprovsu.

Sampai saat ini jumlah sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 570 unit puskesmas dan 206 uni rumah sakit pemerintah maupun swasta, 33 diantaranya RSUD Kabupaten/Kota 1 RSUD Provinsi dan 1 RS Vertikal dan diklasifikasikan 10 RSUD klasifikasi B, 7 RSUD klasifikasi C, 6 RSUD dengan klasifikasi D, dan 11 RSUD belum ditetapkan kelasnya dari kementerian kesehatan. "Kondisi tersebut memerlukan penataan pelayanan rujukan secara berjenjang di Provinsi Sumatera Utara," kata Sekdaprovsu.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memuaskan menuntut rumah sakit sebagai pemberi pelayanan rujukan untuk melakukan terobosan-terobosan yang mengarah pada pelayanan publik yang baik dan berkualitas dalam penerapan jaminan kesehatan nasional (JKN). "Dengan program JKN rakyat terlindungi agar tidak jatuh miskin ketika menderita suatu penyakit, memperkuat layanan promotif-preventif agar dana yang terkumpul (dana amanat) dapat digunakan secara efektif dan efisien serta pengembangan Jaminan Kesehatan sesuai dengan SJSN, diarahkan untuk mencapai universal health coverage, agar senantiasa terjadi interaksi antara penyedia pelayanan kesehatan dengan peserta." sebut Sekdaprovsu.

Mengingat besarnya manfaat yang dapat diperoleh dalam pertemuan ini kata Sekdaprovsu, diharapkan partisipasi aktif dan komitmen dari peserta untuk keberhasilan pelayanan rujukan di Provinsi Sumatera Utara. "Diharapkan kegiatan ini diperoleh masukan-masukan demi keberhasilan pelayanan rujukan di Provinsi Sumatera Utara," Ujar Sekdaprovsu mengakhiri sambutannya.

Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan dr Taufik Hidayat MM pada kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman yang sama antara BPJS, Fasilitas Kesehatan maupun pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang kesehatan, khususnya masyarakat Sumatera Utara. "Tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat bila sakit akan menjadi miskin dengan kata lain berobat tidak lagi jadi momok bagi masyarakat," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa JKN dalam hal ini BPJS kesehatan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa peserta JKN sejak tahun 2014 yang ditargetkan pada sampai Desember 2014 sebesar 121 juta. Tapi sampai dengan September tahun 2014 peserta telah mencapai 127 juta peserta. Dari peserta mandiri tingkat pemahamannya sangat tinggi dari target 800 ribu tapi sampai September tahun 2014 telah mencapai 4,5 juta peserta. "Dengan ini sebagai penyedia layanan kesehatan diharapkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat disamping dukungan dari pemerintah daerah," imbuhnya.

Kepala Devisi Regional I Sumbagut dr Oni Jauhari MM mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan Direktorat Pelayanan BPJS Kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tahun 2014 yang pelaksanaannya terbagi pada Divisi Regional dan Kantor Cabang. "Divisi Regional I akan melaksanakan 1 kali kegiatan sosialiasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi kegiatan sosialisasi di provinsi Sumatera Utara pada hari ini dan di Provinsi Aceh juga akan segera dilaksanakan," sebutnya.

Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan melalui pelayanan berjenjang dari faskes tingkat pertama ke tingkat dua (lanjutan), meningkatnya pemahaman faskes terhadap sistem pembayaran Prospective Payment System (PPS), meningkatnya mutu pelayanan obat bagi peserta JKN  sesuai dengan formularium Nasional, meningkatnya intensitas dan kualitas komunikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan, terciptanya pemahaman yang sama dengan RS atas program BPJS Kesehatan, meningkatnya pemahaman tentang BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan serta terlaksananya program-program BPJS Kesehatan dengan dukungan petugas rumah sakit merupakan tujuan dari pertemuan ini.

Dengan sasaran, lanjutnya, tercapainya hubungan kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan sebagai mitra kerja dalam peningkatan pelayanan kepada peserta, tercapainya pemahaman yang sama atas program-program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, terwujudnya kerjasama dan saling menunjang dengan pihak Faskes tingkat lanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan penguatan sistem rujukan berjenjang. "Kegiatan ini berlansung satu hari, tanggal 4 September 2014 diharapkan masukkan-masukkan untuk suksesnya program-program BPJS Kesehatan khususnya serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta," harapnya.

(Humas Pemprovsu)-(Er)