Medan, 26/12 - Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Sumatera Utara hingga 18 Desember 2014 sudah mencapai Rp10,481 triliun atau di atas yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp10 triliun. "Data realisasi itu masih angka sementara dan diperkirakan jumlahnya bisa semakin besar karena belum termasuk realisasi hingga akhir Desember. Realisasi yang sudah 0,5 persen di atas target itu tentunya menyenangkan dan membanggakan," kata Kepala Badan Penamanan Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumut, Hj Purnama Dewi di Medan, belum lama ini.

Realisasi investasi yang sebesar Rp10,481 triliun itu terbesar berupa Penanamam Modal Asing (PMA) atau senilai Rp5,394 triliun dan sisanya Rp5,087 triliun adalah Penanaman Modal Dalam Negeri. Dia menjelaskan, selama triwulan IV (Oktober-18 Desember) ada penambahan investasi Rp1,478 triliun dari jumlah sebesar Rp9,004 triliun hingga triwulan III.

Pada Oktober-18 Desember itu realisasi investasi yang sebesar Rp1,478 triliun tersebut terdiri dari PMDN Rp 1,113 triliun dan PMA Rp 365 miliar. Purnama menyebutkan, adapun investasi PMA terbesar tahun ini berada di Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp1,582 triliun disusul di Kota Medan Rp1,055 triliun, Simalungun Rp725,854 miliar, Deliserdang Rp662,213 miliar dan Labuhanbatu Rp469.816 miliar.

Sementara investasi PMDN terbesar di Kabupaten Langkat senilai Rp2,926 triliun, disusul Medan Rp818,910 miliar, Tapanuli Selatan Rp581,173 miliar, Batubara Rp494,523 miliar dan Tobasamosir Rp95,637 miliar. Adapun sektor investasi yang terbesar dilakukan perusahaan PMA adalah di bidang industri kimia dan farmasi sebesar Rp1,702 triliun, kemudian Pertambangan Rp1,609 triliun serta tanaman pangan dan perkebunan Rp712 miliar.

Sedangkan PMDN, investasi terbesarnya berada di sektor jasa lainnya Rp3,278 triliun, tanaman pangan dan perkebunanan Rp683,590 miliar serta industri logam dasar Rp449,376 miliar "Target investasi yang terlampaui itu positif bagi Sumut, apalagi terjadi di tengah perekonomian nasional dan bahkan global masih lesu," katanya.
 

Target investasi yang terlampaui itu menunjukkan Sumut menjadi salah satu daerah yang tetap diminati investor. Purnama Dewi mengakui, upaya menarik dan mencapai target investasi mendapat dukungan kuat Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi. Disahkannya Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Sumatera Utara menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu upaya Pemprovsu meningkatkan perekonomian daerah dan daya saing daerah. Melalui Perda tersebut, lanjut Purnama, diharapkan dapat meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Utara pada masa mendatang. Peraturan Daerah tersebut merupakan produk usulan SKPD Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Permendagri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.

Lebih jauh lagi, Purnama Dewi menjelaskan dalam menerbitkan izin investasi, pihaknya melaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta. Untuk penyelenggaraan layanan ini, BPMP Sumut baru-baru ini berhasil meraih Sertifikat dengan Predikat Kepatuhan (Zona Hijau) dalam rangka Standar Pelayanan Publik kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal dari Ombudsman RI untuk Tahun 2014.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo, menyebutkan, salah satu minat tinggi investor berinvestasi di Sumut adalah letaknya yang strategis, sumber daya alam yang banyak serta banyaknya masyarakat yang akan menjadi konsumen dan dengan pertumbuhan ekonomi yang trennya selalu di atas angka nasional.

"Investasi bisa akan lebih banyak kalau infrastruktur di Sumut seperti jalan, gas, energi listrik memadai.Itu yang harus ditingkatkan Pemprov Sumut," katanya.

Menurut Wahyu yang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) itu, kekurangan infrastruktur itu bisa dipenuhi dengan langkah Pemrov Sumut, pemkab/pemkot mengajak investor bekerja sama.

"Kerja sama di bidang infrastruktur yang masih sangat tidak memadai itu diyakini bisa dilakukan kalau Pemerintah serius seperti dengan melakukan pemangkasan birokrasi atau mempermudah berbagai perizinan," katanya.

(Humas Pemprovsu)-(Er)