Medan, 23/10 - Target peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 seluas 10.500 hektar diharapkan segera terealisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait diminta bersinergi dan berkolaborasi melakukan upaya percepatan pelaksanaan program tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah saat memimpin rapat Percepatan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Provinsi Sumut, di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (23/10). “Hari ini, bersama-sama kita diskusikan di sini kendala dan langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melaksanakan program percepatan ini,” ujar Wagub Musa Rajekshah.

Wagub Musa Rajekshah yang akrab disapa dengan Ijeck menyampaikan, bahwa melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Hal ini sebagai tindak lanjut dari masalah rendahnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) perkebunan.

“Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor strategis yang berperan sebagai penyumbang devisa daerah. Juga, motor penggerak dalam mendukung perekonomian masyarakat Sumut. Untuk itu, saya minta kita sama-sama serius dan berusaha wujudkan target ini,” kata Ijeck.

Ijeck mengimbau agar semua pihak bekerja sesuai perannya dalam mendukung percepatan peremajaan. Baik pemerintah kabuapaten/kota, pelaku usaha, asosiasi perkebunan, BPDPKS, perbankan, praktisi, dan masyarakat.

“Sesuai data dari Dinas Perkebunan, perkembangan peremajaan perkebunan sawit rakyat di Sumut tahun 2018 sudah terealisasi hingga 2.958,1 hektar. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini, target 10.500 hektar akan terwujud,” tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menjelaskan bahwa dana dikucurkan untuk memperbaiki industri kelapa sawit terutama untuk peremajaan kelapa sawit rakyat. “Ada Rp 5 triliun yang akan dikucurkan di seluruh Indonesia, tetapi realisasinya sangat bergantung dari masing-masing Pemda dan masyarakat, dan stakeholder terkait,” ujarnya.

Untuk setiap hektarnya, kata Bambang, akan dibiayai sebesar Rp 25 juta untuk membantu peremajaan kelapa sawit rakyat. “Saya berharap besar dengan Sumut. Karena Sumut juga merupakan cikal bakal lahirnya sawit Indonesia. Sangat bangga kita, kalau Sumut nantinya jadi leading pergerakan peremajaan ini,” ucap Bambang.

Untuk target nasional, kata Bambang, peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sebesar 185.000 hektar. “Kita berikan kesempatan pada provinsi yang aktif untuk membantu kita capai target nasional ini, bagi provinsi yang cepat memenuhi target akan kita prioritaskan untuk pengalokasian dana,” jelasnya.

Pertemuan Percepatan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Provinsi Sumut tersebut membahas dan mendiskusikan upaya percepatan sekaligus kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati, perwakilan Komisi B DPRD Sumut, GAPKI Sumut, OPD Provsu dan para kepala daerah, para pelaku usaha perkebunan, asosiasi kelembagaan petani, perbankan, dan akademisi. **

(Humas Provsu)-(Riva)