Medan, 30/10 - Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi membuka Kongres Nasional ke-9 Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia PAMKI (9th National Congress of Indonesian Society of Clinical Microbiologist) dan Simposium ke-10 IARW (10th National Symposium of Indonesia Antimicrobial Resistance Watch), Jumat (30/10) di Hotel JW Marriot Medan yang ditandai dengan pemukulan gondang sembilan.

Hadir pada kesempatan tersebut mewakili Menteri Kesehatan RI Direktur Bina Upaya Kesahatan Rujukan dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH, Ketua Pamki Pusat Prof. Dr. dr. Hendro Wahyono, Ketua Kolegium PAMKI Pusat Prof. Dr. dr. Kuntaman, anggota kehormatan PAMKI dari Belanda, Prof. Henri Verbrugh dan Staf Ahli WHO, Prof. Monica Lahra, Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran USU M. Rusdah, Kadis Kesehatan Provsu Dr. R. Roro Siti Hatati Surjantini, M.Kes, mewakili Direktur RSUP Adam Malik drg Ateta, Ketua Panitia pelaksana yang juga Ketua Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran USU Lia Kusumawati Iswara para dokter dan dokter spesialis dari seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu Plt Gubsu mengharapkan agar tempat pendidikan mikrobiologi akan ada di Provinsi Sumatera Utara. "Bila memungkinkan Sumatera Utara sebagai salah satu Pusat Pendidikan Mikrobiologi seperti yang telah ada di daerah lainnya yang ada di Indonesia," sebut Plt Gubsu.

Penyakit infeksi merupakan penyakit dengan angka pesakitan yang paling tinggi di negara berkembang termasuk Indonesia. Demam, tifoid, hepatitis, demam berdarah termasuk merupakan penyakit yang harus dihadapi demikian juga penyakit yang baru diketahui seperti AIDS, Flu Burung, MERS dan banyak penyakit infeksi lain yang merupakan permasalahan kesehatan secara nasional. "Diagnosis dini dan pencegahan penyakit infeksi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar," ujar Erry.

Disamping itu, Erry mengatakan resistensi bakteri terhadap anti mikroba makin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena penggunaan dan pemakaian anti mikroba yang tidak rasional dan bijak. Banyak masyarakat yang menggunakannya tanpa resep dokter.

Masalah tingginya penggunaan anti mikroba yang tidak rasional dimasyarakat, lanjutnya mengakibatkan obat jenis tersebut menjadi resisten. "Sehingga perlu gerakan pengendalian anti mikroba sehingga tidak merugikan pasien baik secara ekonomi maupun kesehatan," kata Erry.

Berdasarkan survei resistensi antimikroba pada tahun 2013, di Indonesia menunjukkan angka resistensi bakteri terhadap antimikroba diantara 30 persen hingga 70 persen dan meningkat pada tahun 2014 ke tingkat kritis. Angka yang tak jauh beda juga terlihat di Sumut mencapai 60 persen.

“Angka resistensi bakteri akibat pemakaian antibiotik di Sumatera Utara (Sumut) sudah sampai ke tingkat kritis. Sekitar 60 persen pasien penderita infeksi mengalami resistensi antibiotik,” sebut Erry.

Masih kata Erry bahwa kondisi pasien yang resisten terhadap anti mikroba akan sangat fatal diantaranya dapat mempengaruhi masa rawat pasien, biaya pengobatan akan sangat mahal dan meningkatnya angka mortalitas atau kematian. Oleh karena itu acara ini sangat strategis dan diharapkan akan memberikan masukan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua untuk dapat mengantisipasi penggunaan anti mikroba secara bijak dan rasional. "Pemprovsu menyambut baik kegiatan kongres ini dan berharap penggunaan anti mikroba sesuai dengan aturannya," sebut Erry.

Menteri Kesehatan RI dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Bina Upaya Kesahatan Rujukan Tri Hesty Widyastoeti mengatakan bahwa penggunaan anti mikroba terutama antibiotik sebagai therapy penyakit infeksi sangat berkembang saat ini sejalan dengan hal tersebut terjadi peningkatan kejadian resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik lanjutnya merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan dalam bidang kesehatan di berbagi negara dan telah dijadikan berbagai masalah global oleh WHO.

Oleh karenanya pemerintah terus berupaya dan salah satu upaya yang dilakukkan agar penggunaan anti mikroba terutama antibiotik dilakukan secara bijak dan pemberian antibiotik termasuk peresepan secara rasional. "Sehingga pasien dengan kasus infeksi tidak perlu mengalami pengobatan yang panjang dan inefisien," ujarnya.

Dikatakannya salah satu faktor yang menyebabkan pemberian peresepan yang tidak rasional oleh klinisi adalah bervariasinya kurikulum pendidikan kedokteran dari berbagai fakultas kedokteran yang ada selama ini. Juga sudah dilakukan penelitian tentang penggunaan antimikroba terutama antibiotik untuk berbagai penyakit infeksi yang terus mengalami peningkatan.

Masalah lain, lanjut Menkes karena kurangnya fasilitas dan ketersedian laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan utuh dan resistensi atau sensitivitas bakteri dan SDM yang berkompeten.

Untuk pemenuhan hal tersebut kementerian kesehatan telah memajukan keberadaan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik di Rumah Sakit Kelas A.

Sejalan dengan program kemenkes untuk menguatkan konsep sistem rujukan telah ditunjuk 14 rumah sakit rujukan nasional yang tersebar di seluruh Indonesia dan 20 rumah sakit rujukan provinsi sebagai rumah sakit kelas A yang nantinya terakreditasi dan dibina 5 tahun kedepan. Selain itu juga telah ditunjuk 110 rumah sakit rujukan regional yang akan dipenuhi standar dan kemampuannya pelayanannya sebagai rumah sakit kelas B dan juga akan didorong sebagai rumah sakit pendidikan. "Diharapkan lulusan dokter spesialis mikrobiologi klinik dapat diprioritaskan ditempatkan di 144 rumah sakit rujukan tersebut. Terutama rumah sakit rujukan nasional dan provinsi," ujarnya.

Dia juga berharap kepada farmasi, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat untuk tetap memperhatikan kualitas bahan baku antibiotik, proses pembuatan, penyimpanan dan distribusinya, dan kepatuhan untuk tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter. "Hal ini juga sangat mempengaruhi," ujar Menkes.

Peran serta dan komitmen dari seluruh komponen untuk menerapkan program pengendalian resistensi antimikroba."Kami berharap komitmen kita bersama untuk menerapkan program pengendalian resistensi anti mikroba secara optimal maka angka kejadian dapat ditekan sekecil mungkin sehingga akhir mampu mendukung program keselamatan pasien," ujarnya.

(Humas Pemprovsu)-(Ernes)