Keselarasan StrategisManajemen ResikoManajemen Sumber Daya Kebijakan umum merupakan arahan dan batasan bagi setiap proses tata kelola. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh proses t...

Prinsip dasar yang menjadi pondasi bangunan Tata Kelola TIK Nasional: Prinsip 1 – Perencanaan TIK yang sinergis dan konvergen di level internal institusi dan nasional. Memastik...

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, menjelaskan tentang tata kelola TIK untuk...

Pemprovsu memiliki 53 unit kerja/SKPD yang sebagian besar tersebar di Provinsi Sumatera Utara dan beberapa unit kerja yang berada di luar provinsi Sumatera Utara. Untuk mendukung i...

Berdasarkan identifikasi pada analisis lingkungan TIK internal, Pemprovsu masih menggunakan TIKsebagai support. Identifikasi kebutuhan informasi yang telah dilakukan menghasilkan s...

Visi TIKMisi TIKTujuan TIKStrategi TIKProgram Untuk merumuskan strategi TIK, terlebih dahulu ditetapkan visi dan misi TIK yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi...

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah ...

Kewenangan yang lebih besar, nyata, dan bertanggung jawab yang didelegasikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerint...

Mekanisme Pemerolehan InformasiKategori dan Persyaratan PemohonMekanisme KeberatanMekanisme GugatanMekanisme SengketaMeja Layanan Informasi PublikWaktu PelayananFormulir Permohonan...